Latest Products

MUDHARABAH

Pesan Detail

BAB I

PENDAHULUAN
       Perdagangan adalah aktivitas yang paling dinamis dianatara aktivita-aktivitas yang lainnya. Dibanding dengan pertanian, peternakan, pendidkan dan lain sebagainya, karena sangat dinamisnya aktivitas perdagangan, Allah harus memberikan peringatan agar manusia tidak terlena dengan perdagangan, sebagaimana firmanNya dalam Al-Qur’an surat Al-Jum’ah ayat : 9 yang artinya :
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru (dipanggil) sembahyang pada hari jum’at, hendaklah kamu bersegera kepada mengingat Allah (sembahyang jum’at) dan tinggalkanlah berjual beli (perdagangan). Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.
       Disisi lain Islam adalah agama yang  mendorong umatnya untuk menguasai perdagangan. Karena itu, Islam memberikan penghormatan yang tinggi kepada para pedagang. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad Saw, menempatkan dan mensejajarkan para pedagang bersama para Nabi, Syuhada dan Sholihin (Hadits riwayat Tarmizi).
       Namun, masalah perdagangan (bisnis) kurang mendapat tempat dalam gerakan peradaban Islam. Padahal sektor ini sangat penting untuk diaktualisasikan kaum muslimin menuju kejayaan Islam di masa depan.
       Dalam berbagai hadits Nabi Muhammad Saw sering menekankan pentingnya perdagangan. Di antaranya riwayat dari Mu’adz bin Jabal, bahwa Nabi bersabda: “Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan (H.R.Baihaqi dan dikeluarkan oleh As-Ashbahani). Hadits ini dengan tegas menyebutkan bahwa profesi terbaik menurut Nabi Muhammad adalah perdagangan.
       Betapa pentingnya umat Islam dalam menguasai perdagangan, sehingga Nabi Muhammad Saw mewajibkan umat Islam untuk menguasai perdagangan. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad Saw mengatakan, “Hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90 % pintu rezeki (H.R.Ahmad).
Setiap kegiatan usaha yang dilakukan manusia pada hakekatnya adalah kumpulan transaksi-transaksi ekonomi yang mengikuti suatu tatanan tertentu. Dalam Islam, transaksi utama dalam kegiatan usaha adalah transaksi riil yang menyangkut suatu obyek tertentu, baik obyek berupa barang ataupun jasa. kegiatan usaha jasa yang timbul karena manusia menginginkan sesuatu yang tidak bisa atau tidak mau dilakukannya sesuai dengan fitrahnya manusia harus berusaha mengadakan kerjasama di antara mereka.
BAB II
PEMBAHASAN
MUDHARABAH

A.       Pengertian

       Mudharabah dari fiil madhi (ضرب), yang artinya memukul atau bepergian atau berjalan,[1] lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dengan menjalankan usaha. Definisi secara etimologi memiliki dua relevansi antara keduanya. Yaitu : pertama karena yang melakukan usaha (amil) yadhrib fil ardhi (berjalan dimuka bumi) dengan bepergian padanya untuk berdagang , maka ia berhak mendapatkan keuntungan karena usaha dan kerjanya. Seperti firman Allah SWT :
  tbrãyz#uäur tbqç/ÎŽôØtƒ Îû ÇÚöF{$# tbqäótGö6tƒ `ÏB È@ôÒsù «!$#    ÇËÉÈ 
Dan sebagian orang-orang yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (Al-Muzamil: 20) Kedua, karena masing-masing orang yang bersyarikat yadhribu bisahmin (memotong mengambil bagian) dalam keuntungan.     

Kedua pemilik modal mendapat bagian dari keuntungan hartanya yang di usahakan.
       Selain al-dharb, disebut juga qiradh yang berasal dari kata al-qardhu berarti al-qath’u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk dikelola dan memperoleh sebagian keuntungannya.[2]
      
       Bisa juga diambil dari kata muqaradhah (المقارضة) yang berarti المساواة  (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.[3]

       Praktik mudharabah adalah bila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk dikelola, sedangkan keuntungan dibagi diantara keduanya sesuai kesepakatan berdua.[4]
                                               
       Sedangkan pengertian menurut isitlah para ulama fiqih mudharabah adalah sebagai berikut :[5]

1.         Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan.

2.         Madzhab Hanafiyah mendefinisikan mudharabah sebagai akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain.
عقدعلى الشركة فى الربح بمال من احدالجانبين وعمال من الاخر
“Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.”

3.         Madzhab Malikiyah mendefinisikan mudharabah sebagai suatu pemberian mandat (taukil) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang
diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah dan keuntungan.
عقد توكيل صادرمن رب المال لغيره على ان يتجر بخصوص النقدين (الذهب والفضة)
“Akad perwakilan di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).”

4.         Mazhab Syafiiyah mendefinisikan mudharabah sebagai suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi diantara mereka berdua.
عقد يقتضى ان يدفع شخص لاخر مالا ليتجر فيه
“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan.”

5.         Mazhab Hanabilah mendefinisikan mudharabah sebagai penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan.
عبارة ان يدفع صاحب المال قدرا معينا من ما له الى من يتجرفيه بجزء مشاع معلوم من ربحه
“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.”

6.         Syaikh Syihab al-Din al-Qolyubi dan Umairah berpendapat bahwa mudharabah ialah:
“Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarahkan dan keuntungan bersama-sama.”

7.         Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa mudharabah ialah:
“Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian.”
8.         Sayyid Sabiq berpendapat, mudharabah ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

9.         Menrurt Imam Taqiyuddin, mudharabah ialah:
“Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan”

10.     Menurut Sadr, mudharabah ialah:
Kontrak khusus antara pemilik modal dan pengusaha dalam rangka mengembangkan usaha. Jika modal tidak mempunyai kelebihan atau kekurangan, maka tidak ada bagi pemilik selain modal pokok tersebut, begitu pula bagi pengusaha tidak mendapatkan apa-apa.[6]

       Dari berbagai pendapat diatas, secara lebih sederhana mudharabah adalah akad yang dilakukan   oleh pemilik modal dengan pengelola, dimana keuntungan disepakati di awal untuk dibagi dua dan kerugian ditanggung oleh pemodal.

B.        Dasar Hukum
·            Al-Quran
Imam Al-Mawardi berdalil tentang keabsahan mudharabah dengan firman Allah :[7]
}§øŠs9 öNà6øn=tã îy$oYã_ br& (#qäótGö;s? WxôÒsù `ÏiB öNà6În/§ ÇÊÒÑÈ  
  “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. [Al-Baqarah (2): 198]
  tbrãyz#uäur tbqç/ÎŽôØtƒ Îû ÇÚöF{$# tbqäótGö6tƒ `ÏB È@ôÒsù «!$#    ÇËÉÈ 
“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebgian karunia Allah.”
(QS. Al-Mujammil : 20)
#sŒÎ*sù ÏMuŠÅÒè% äo4qn=¢Á9$# (#rãÏ±tFR$$sù Îû ÇÚöF{$# (#qäótGö/$#ur `ÏB È@ôÒsù «!$# ÇÊÉÈ
“Apabila telah ditunaikan shalat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.”
(QS. Al-Jumu’ah : 10) 

·           As Sunnah
قَالَ رَسُوُّلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلىَ اَجَلٍ وَاْلمقَارَضَةُ وَاَخْلاَطُ الْبُرِّ بِاالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَلِلْبَيْعِ
 “Tiga perkara yang mengandung berkah adala jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan tepung untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.”(H.R Ibn Majah dan Shuhaib)
كَانَ سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ بْنِ عَبْدِاْلمُطَلِّبِ اِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ اَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا, وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِ نْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْطَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَا‘لِهِ وَ سَلَّم فَأَ جَازُهُ

”Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang,  Jika mudharib melanggar syarat2 tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya”.(HR ath_Thabrani). Hadist ini menjelaskan praktek mudharabah muqayyadah.
·             Ijma
Di antara ijma dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama’ah dari sahabat ada yang menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. (Bada’i ash-Shana’i fi Tartib asy-Syara’i, Alauddin al-Kasani 4/79).[8]
·            Qiyas
Mudharabah diqiyaskan kepada al-Musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain itu, di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal.[9]
C.        Rukun dan Syarat Mudharabah yakni :[10]

1.     Malik atau shahibul maal ialah yang mempunyai modal.( صَاحِبُ الْمَالِ)
2.     Amil atau mudharib ialah yang akan menjalankan modal ( الْمُضَارِبُ )
3.     Aqad, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang (العقد  )
4.     Mal, harta pokok atau modal (رَأْسُ الْمَالِ)
5.     Amal, Pekerjaan dalam perdagangan (الْعَمَلُ)
6.     Keuntungan (  الرِبْحُ )

Syarat mudharabah adalah :
1.     Modal harus berbentuk uang tunai.
2.     Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan transaksi, maka anak-anak, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan batal aqadnya.
3.     Modal harus diketahui dengan jelas.
4.     Keuntungan yang akan dibagikan harus jelas prosentasenya.
5.     Melafazkan ijab dari pemilik modal dan Kabul dari pengelola.
6.     Mudharabah bersifat multak.

D.       Jenis-jenis mudharabah

Pada dasarnya mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu[11]:
1.         Mudharabah muthlaqah (unrestricted investment)
Merupakan kontrak mudharabah yang cakupannya sangat luas, dan tidak dibatasi dengan restriksi atau aturan-aturan khusus.
2.         Mudharabah muqayyadah (restricted investment)
Merupakan restricted mudharabah/ specified mudharabah. Mudharib dibatasi dengan ketentuan khusus. 

E.        Pembiayaan Mudharabah Dalam Praktik
1.         Porsi Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah[12]
Porsi Jenis Pembiayaan Mudharabah yang dijalankan di bank syariah dari total portofolio pembiayaan
Frekuensi
Persentase
a. Kurang dari 5%
b. 5% - 10%
c. 10% - 15%
d. 15% - 20%
e. Di atas 20%
24
00
00
40
00
37,50
00,00
00,00
62,50
00,00
Jumlah
64
100,00

       Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa kecenderungan kuantitas pengembangan pembiayaan mudharabah di bank syariah berkisar antara 15% - 20%, yaitu sebesar 62,50%. Sementara yang berkategori kurang dari 5% dari total portofolio pembiayaan sebanyak 37,50%. Keadaan ini menunjukkan bahwa portofolio pembiayaan mudharabah di bank syariah masih kurang dari yang diharapkan. Keadaan ini sesuai dengan laporan BI yang menunjukkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah pada akhir tahun 2014 di proyeksikan antara 5,25% - 6,25%. (Bank Indonesia, Desember 2013)

2.     Jenis Pembiayaan Mudharabah yang Dikembangkan pada Bank Syariah[13]
Jenis Pembiayaan Mudharabah yang dikembangkan di bank syariah
Frekuensi
Persentase
a.    Mudharabah Mutlaqah
b.   Mudharabah Muqoyyadah
c.  Kedua-duanya
36
28
00
56,25
43,75
00,00
Jumlah
64
100,00

3.     Lama Kontrak Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah
Lama Kontrak Pembiayaan Mudharabah di bank syariah
Frekuensi
Persentase
a.    1 tahun – 2 tahun
b.   2,1 tahun – 3 tahun
c.    3,1 tahun – 4 tahun
d.   4,1 tahun – 5 tahun
e.    5,1 tahun – 6 tahun

52
12
00
00
00
81,25
18,75
00,00
00,00
00,00
Jumlah
64
100,00

4.     Jenis Proyek atau Sektor Industri yang Dibiayai dengan Pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah
Jenis Proyek yang Dibiayai dengan Pembiayaan Mudharabah di BPR Syariah
Frekuensi
Persentase
a. Pertanian dan Perkebunan
b. Peternakan
c. Perdagangan
d. Industri Manufaktur
e. Kerajinan
07
15
33
09
00
10,94
23,44
51,56
14,06
00,00
f. Lainnya
00
00,00
Jumlah
64
100,00

F.    Aplikasi Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah
·         Asuransi Syariah
1.      Takaful keluarga
Premi takaful yang diterima dimasukkan ke dalam ”Rekening Tabungan” yaitu rekening tabungan peserta dan ”Rekening Khusus (Tabarru’) yaitu rekening yang khusus disediakan untuk kebaikan berupa pembayaran klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris jika di antara peserta ada yang meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya. Premi takaful tersebut disatukan dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikembangkan melalui investasi proyek yang dibenarkan Islam, dengan menerapkan prinsip al-mudharabah sesuai dengan kesepakatan misalnya 70 % keuntungan untuk peserta dan 30 % untuk perusahaan. Dari keuntungan peserta yang 70 % itu dimasukkan dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Sedangkan keuntungan perusahaan sebesar 30 % dipergunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan.
     Realisasi pembayaran rekening dilakukan jika :
      masa pertanggungan berakhir
      peserta mengundurkan diri dalam masa pertanggungan.
      Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan.

- Sedangkan pembayaran rekening dilakukan jika :
      peserta meninggal dunia dalam masa peratanggungan
      masa pertanggungan berakhir (jika ada).

2.      Takaful umum
Premi Takaful yang diterima dimasukkan kedalam rekening khusus (tabarru’) yaitu rekening yang khusus disediakan untuk kebaikan berupa pembayaran klaim kepada peserta jika sewaktu-waktu tertimpa musibah baik terhadap harta maupun diri peserta. Premi Takaful tersebut dimasukkan ke dalam ”Kumpulan Dana Peserta”, kemudian dikembangkan melalui investasi proyek yang dibenarkan Islam. Keuntungan investasi yang diperoleh dimasukkan ke dalam ”Kumpulan Dana Peserta”. Setelah dikurangi beban asuransi (klaim, premi asuransi) dan masih terdapat kelebihan , maka kelebihan itu akan dibagi menurut prinsip al-mudharabah. Keuntungan peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah. Sedangkan keuntungan perusahaan akan digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan.
      Pegadaian Syariah
Akad mudharabah diterapkan untuk nasabah yang menginginkan untuk menggadaikan jaminannya guna menambah modal usaha (pembiayaan investasi atau modal kerja). Dengan demikian rahin akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan usaha yang diperoleh kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan sampai dengan modal yang dipinjam terlunasi.
      BMT
Dalam BMT aplikasi mudharabah tidak jauh berbeda dengan aplikasi mudharabah pada perbankan syariah. Hal ini berkaitan dengan penyaluran dana BMT kepada nasabah yang terdiri dari dua jenis, yaitu: pertama, pembiayaan dengan sistem bagi hasil ; kedua, jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Pembiayaan ini merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga, berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati, hal ini tercermin dari aplikasinya mudharabah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana BMT tersebut.

Mekanisme dan Sistem Operasi Mudharabah di Bank Syariah
                                                                                                                                     


Proyek Usaha,
Bisnis Sektor
Riel,Jasa,dll
                                     Pendanaan Mudharabah                         Pembiayaan Mudharabah                                                                          

Nasabah/
Deposan

                                                                                   
                                                          Bank Syariah

Keuntungan
 




                                Bagi Hasil                                Bagi Hasil                                                              
G .  Ketentuan hukum mudharabah.[14]
1.     Beberapa ulama berpandangan boleh melakukan pembatasan mudharabah pada  periode tertentu;
2.     Kontrak yang di buat tidak boleh tergantung kepada sebuah kejadian pada masa yang akan datang, karena mengandung unsur ketidakpastian.
3.     Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4.     Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

H.    Jaminan dalam mudharabah
       Pada dasarnya akad mudharabah adalah akad yang bersifat kepercayaan (trust). Karena itu, dalam mudharabah, menurut sebagian ulama, pemilik dana tidak diperkenankan meminta jaminan sebagaimana jaminan (rahn) dalam transaksi utang-piutang.[15] Sedangkan menurut sebagian ulama lain, jaminan dapat diminta oleh pemilik dana/pemodal kepada pihak pengelola dana dan atau kepda pihak ketiga berupa agunan risiko. Kebolehan pengambilan jaminan tersebut didasarkan pada asumsi mudharib tidak mustahil melakukan pelanggaran batas atau menyalahi ketentuan yang disepakati, atau disebut dengan jaminan kemungkinan adanya pelanggaran (moral hazard).
       Hal ini diakui dalam Fatwa MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh),[16] bahwa:
Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

I.     Batasan tindakan dan tanggung jawab mudharib terhadap dana mudharabah
Tindakan mudharib terhadap dana yang dikelolanya tergolong kepada tiga kategori: tindakan yang berhak dilakukan mudharib berdasarkan kontrak; kekuasaan perwakilan secara umum; tindakan yang tidak berhak dilakukan mudharib tanpa izin eksplisit dari penyedia dana. Mudharib bertanggung jawab untuk menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai dengan pembiayaan mudharabah

J.   Kewajiban, hak dan tanggung jawab pemilik modal
Kewajiban utama dari shahibul mal ialah menyerahkan dana mudharabah kepada mudharib. Shahibul mal tidak diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya namun harus memilkul seluruh risiko finansial yang terjadi. Shahibul mal berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha mudharabah tersebut apabila usaha mudharabah itu telah diselesaikan oleh mudharib dan jumlah hasil likuidasi usaha mudharabah itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut.

K.   Hukum yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian
Mudharabah membentuk suatu perjanjian kemitraan antara shahibul maal  dengan pengelola (mudharib). Apabila usaha yang dibentuk memperoleh keuntungan maka pengelola akan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil yang telah disepakati.
Ibn Rusdy menegaskan bahwa kontrak mudharabah harus menyepakati adanya pembagian hasil bagi tiap-tiap pihak. Tingkat pembagian tersebut harus berdasarkan rasio persentase dan bukan jumlah yang ditentukan. Sebelum tiba saatnya penghitungan laba, kerja sama mudharabah harus diwujudkan dalam bentuk uang dan modal yang harus disisihkan. Mudharib dituntut untuk tidak mencampurkan semua barang-barang bisnis mudharib yang merupakan pengembangan dari modal pokok mudharabah.[17]
Sedangkan bila kerugian terjadi pada usaha tersebut maka risiko finansial yang ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Sedangkan pengelola tidak menanggung risiko selain risiko non financial, kecuali apabila kerugian itu disebabkan kelalaian atau kecurangan pengelola modal, maka kerugian di tanggung oleh pengelola modal (mudharib).

L.    Fasakhnya Mudharabah

        Mudharabah menjadi fasakh (batal)  karena hal-hal berikut:[18]
1.     Tidak terpenuhinya syarat sahnya.
2.     Bahwa pelaksana bersengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
        Dalam keadaan seperti ini mudharabah menjadi batal dan ia berkewajiban menjamin modal jika rugi, karena dialah penyebab kerugian.
3.     Bahwa pelaksana meninggal dunia atau si pemilik modalnya.

M.   Keunggulan Sistem Mudharabah

       Ada beberapa manfaat sekaligus menjadi keunggulan dari konsep mudharabah yang diterapkan dalam bank dan asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[19]

1.     Bank atau asuransi akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2.         Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tatap. Tetapi, disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
3.         Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4.         Bank maupun asuransi akan lebih selektif dan pruuudent’hati-hati’ mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan di bagikan.
5.         Prinsip bagi hasil dalam mudharabah berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang di hasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

N.    Perbedaan Sistem Mudharabah Dengan Riba

Tabel Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil[20]
Bunga
Bagi Hasil
A. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
B. Besarnya perantase berdasarkan pad jumlah uang (modal) yang dipinjamkan
C. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang di jalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.
D. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.
E. Eksistensi bunga diragukan.
A. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
B.  Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
C. Bagi hasil tergantung pada keuntungan yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.
D. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
E. Tidak ada yang meragukan keabsahan hasil.

O.    Hikmah Mudharabah
       Islam mensyari’atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia.

       Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya. Dan ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syari’at membolehkan muamalah, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

       Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman mudharib, sedangkan mudharib dapat memperoleh manfaat dengan harta (modal). Dengan demikian terciptalah kerjasama antara sohibul mal dan mudharib.

       Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan.[21]








BAB III
KESIMPULAN
                     Sistem ekonomi Islam menggunakan prinsip bagi hasil, karena Islam mengharamkan bunga (riba), sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Nisaa: 29)
$ygƒr'¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#qãYtB#uä Ÿw (#þqè=à2ù's? Nä3s9ºuqøBr& Mà6oY÷t/ È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ HwÎ) br& šcqä3s? ¸ot»pgÏB `tã <Ú#ts? öNä3ZÏiB 4 Ÿwur (#þqè=çFø)s? öNä3|¡àÿRr& 4 ¨bÎ) ©!$# tb%x. öNä3Î/ $VJŠÏmu ÇËÒÈ  
29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.
        Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara’ah dan al-musaqah, Sistem bagi hasil diyakini dapat menciptakan tatanan ekonomi yang lebih baik dan merata walaupun  Indonesia sebagai negara berpendudukan  muslim terbesar di dunia  dikategorikan terlambat mempraktekan sistem bagi hasil khususnya di bidang perbankan. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan orang lain,     sebagian orang  memiliki suatu barang tapi tidak memiliki barang yang lain yang dibutuhkan, akhirnya mereka saling tukar menukar barang  dengan  cara barter, jual beli dan interaksi sosial lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam mudharabah seseorang mempunyai uang tapi tidak bisa menjalankannya, di disisi lain ada orang yang tidak punya modal tapi mampu mengusahakan modal tersebut.
        Sistem mudaharabah adalah sistem yang berkeadilan dimana satu pihak dan pihak yang lain  saling memberi manfaat. Satut pihak memberi modal, pihak lain menjalankan modal. Sistem ini juga mengandung unsur tawun (saling tolong menolong).
            Islam adalah agama yang mencakup segala   permasalahan manusia termasuk jual beli, namun dalam melakukan jual beli ada ketentuan-ketentuan yang harus di patuhi diantaranya rukun jual beli yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad dan objek akad. Oleh karena itu, barang siapa yang mampu menjalani semua aturan dan  prinsip yang disertai dengan iman yang kuat dan jiwa penuh taqwa kepada Allah, maka dia akan dimudahkan dalam urusannya temasuk dalam berbisnis.









DAFTAR PUSTAKA
Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2011
Al-Haritsi, Jariban bin Ahmad. Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khattab, terjemah, Jakarta: Khalifa 2003
Muhammad,  Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008
Devita,  Irma dan Suswinarno.  Akad Syariah:Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah, Bandung: Kaifa, 2011
Djamil, Fathurrahman.  Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
Syafe’i, Rachmat.  Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001
al-Asqalani, Ibn Hajar. Bulughul Maram Jilid II dari Bulughul Maram min Adilati al-Ahkam, terjemahan oleh M. Tholib.  Bandung: Gema Risalah Press, 1996
Nafik HR, Muhammad. Bursa Efek dan Investasi Syari’ah, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta 2009
Muhammad Azzam, Abdul Aziz. Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam. Jakarta: Amzah, 2010
Sabiq , Sayyid, Fikih Sunnah, Bandung: Al-Ma’arif 1997
Usman, Rachmadi, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2009
Syakir Sula, Muhammad, Asuransi Syariah, Jakarta: Gema Insani 2004




[1] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2011), hlm. 135
[2] Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia 2001), hlm. 223
[3] Ibid. hlm. 223
[4] Jariban bin Ahmad Al-Haritsi, Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khattab, terjemah, (Jakarta: Khlifa 2003), hlm. 96
[5] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2011), hlm. 136-138
[6] Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah, (Jakarta: Rajagrafindo 2008),hlm. 27-28
[7] Abdul Azizi Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fqh Islam, (Jakarta: Amzah 2010), hlm. 246

[8] Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia 2001), hlm. 226
[9] Ibid. hlm. 226
[10] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2011), hlm. 139
[11] Irma Devita dan Suswinarno, Akad Syariah:Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah, (Bandung: Kaifa, 2011), h. 90.
[12] Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah, (Jakarta: Rajagrafindo 2008),hlm. 90
[13] Ibid, hlm. 92
[14] Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah, (Jakarta: Rajagrafindo 2008),hlm. 60-61
[15] Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, (Jakarta: Gema Insani 2004), hlm. 343
[16] Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2009), hlm. 215
[17] Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah, h 37.
[18] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: Al-Ma’arif 1997), hlm. 40-41
[19] Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, (Jakarta: Gema Insani 2004), hlm. 337
[20] Muhammad Syafi’I Antonio, dalam Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, (Jakarta: Gema Insani 2004), hlm. 340
[21] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: Al-Ma’arif 1997), hlm. 37

Cari alamat kami di Garut

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. KERAJINAN KHAS KOTA GARUT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger